Pesta Demokrasi Yang Berujung di Mahkamah Konstitusi

Bulan Juli lalu, rakyat Indonesia disibukan dengan perayaan akbar pesta demokrasi yang menegangkan. Pasalnya pemilu yang hanya diikuti oleh dua kandidat ini menjadi penentuan siapa yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun kedepan. Jika kandidatnya hanya dua, pasti terlihat dengan jelas siapa yang menang dan siapa yang akan kalah. Untuk itu kedua kandidat melakukan promosi dengan begitu gencar.

Pesta demokrasi yang gagal.

Ketika dimulainya rekafitulasi terhadap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 9 juli lalu itu, terlihat banyak sekali masyarakat yang melakukan protes. Pasalnya banyak dari mereka yang menganggap hasil dari perolehan suara tersebut ada indikasi kecurangan. Protes ini dilakukan oleh pasangan nomor urut satu yaitu Prabowo-Hatta, yang menegaskan bahwa pilres ini mengandung beberapa kecurangan. Ada oknum-oknum yang dinilainya telah melanggar aturan dari pemilihan presiden yang demokrasi.

Tak ayal bahwa saat ini protes tersebut berbuntut panjang. Ini juga menegaskan bahwa demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia dan telah lama digunakan melalui pemilihan umum ternyata sebenarnya masih gagal dalam pelaksanaannya.

Persaingan di mahkamah konstitusi

Setelah dua kandidat ini bersaing secara ketat melalui pemilihan presiden, kini kedua calon pemimpin bangsa ini akan bersaing di mahkamah konstitusi. Persaingan ini terjadi lantaran kubu dari prabowo-hatta melaporkan dengan tegas tindak kecurangan yang terjadi saat proses pemilihan umum.

Kini persaingan yang terjadi sejah 6 agustus lalu sudah masuk pada babak akhir yang semakin menguras hati. Menurut pakar hukum tata Negara sekaligus sebagai pengamat pemilu di Centre for Electoral Reform yakni Refly Harun, menegaskan bahwa persidangan terakhir ini belum menemukan kesimpulannya. Pasalnya kesaksian yang diberikan oleh pihak prabowo belum sepenuhnya dapat meyakinkan kesembilan hakim itu. Dari mulai permasalah mengenai banyak suara yang menyatakan bahwa kubu pertama unggul sampai masalah daftar pemilih khusus tambahan.

Tapi meskipun pesta demokrasi ini berbuntut panjang, masyarakat tetap mengharapkan agar mahkamah konstitusi memberikan keputusan sesuai dengan kebenaran yang terjadi.